Nasional – Pemerintah menyoroti dampak negatif praktik premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) terhadap iklim investasi dan bisnis di Indonesia.
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nurul Ichwan mengungkapkan, tindakan ini dapat menghambat masuknya investor dan meningkatkan biaya operasional perusahaan. Apabila tidak ditangani dengan baik, Indonesia dapat kehilangan daya tarik bagi investor asing.
“Apabila kita gagal menangani isu ini, maka ini akan menjadi kampanye negatif bagi Indonesia,” ujar Nurul Ichwan di Jakarta, Rabu (26/3/2025).
Nurul Ichwan menjelaskan, praktik premanisme yang dilakukan oleh ormas menyebabkan beban tambahan bagi pelaku usaha. Ketika pengusaha dipaksa membayar pungutan liar, biaya tersebut akan dihitung sebagai pengeluaran tambahan yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen dalam bentuk harga barang yang lebih tinggi.
“Pengusaha tidak mau rugi. Apabila ada pengeluaran tambahan yang tidak jelas, maka harga barang akan naik,” paparnya.
Selain itu, meskipun Indonesia memiliki keunggulan dalam sumber daya alam dan biaya tenaga kerja yang relatif murah, faktor pungutan liar ini dapat membuat investor berpikir ulang sebelum menanamkan modalnya di Indonesia.
“Ketika daya saing terganggu, investor akan mencari negara lain untuk berinvestasi. Akibatnya, lapangan pekerjaan di Indonesia tidak tercipta,” tambahnya.
Senada dengan BKPM, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga menyesalkan aksi premanisme yang menekan pabrik dan perusahaan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menegaskan bahwa tindakan ini meresahkan dunia usaha dan berpotensi menghambat penciptaan lapangan kerja.
“Masalah ini harus segera ditanggulangi. Imbauan dan definisi masalah sudah cukup, sekarang saatnya pemberantasan,” tegas Ebenezer.
Ia juga mengungkapkan, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar telah lama mengeluhkan tindakan ormas yang menekan perusahaan untuk memberikan sumbangan, pekerjaan, serta fasilitas lainnya.
Belakangan ini, aksi premanisme ormas bahkan semakin menjadi-jadi. Banyak ormas yang meminta tunjangan hari raya (THR) secara paksa kepada perusahaan. Sejumlah preman di Bekasi telah diamankan oleh pihak kepolisian akibat tindakan ini.
