Nasional – Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi mengkritisi rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer untuk dididik TNI. KPAD menilai, program tersebut perlu dikaji lebih dalam dari berbagai sudut pandang sebelum diterapkan.
Wakil Ketua KPAD Kota Bekasi Novrian mengatakan, pendekatan militer terhadap anak-anak yang memiliki catatan kenakalan, seperti tawuran harus dianalisis terlebih dahulu, khususnya dari sisi psikologis.
Menurut Novrian, jangan sampai niat baik program justru menciptakan masalah baru. Ia mengkhawatirkan, setelah mengikuti pelatihan ala militer, anak-anak merasa lebih kuat secara fisik dan justru terpicu untuk menjadi jagoan.
“Apakah benar program ini, ketika diterapkan, benar-benar mampu mengubah anak-anak yang sebelumnya nakal atau suka tawuran menjadi pribadi yang lebih baik? Apakah mereka bisa bertransformasi dari pelaku menjadi pelopor atau agen perubahan? Ke depan, saya rasa perlu ada kajian yang lebih mendalam terkait hal ini,” ujarnya, Sabtu (4/5/2025).
Dari sisi sosial, Novrian juga menyoroti perlunya keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam merancang dan menjalankan program, untuk merumuskan pendekatan yang tepat.
“Jangan sampai ketika kita melakukan program yang bagus ternyata ada celah dan ada celah yang bukan menghasilkan, khawatirnya tidak menghasilkan output yang bagus dan justru menjadi bumerang ke depannya,” kata Novrian terkait kebijakan Dedi Mulyadi.
Lebih jauh, Novrian menekankan pentingnya mencari akar masalah dari perilaku pelajar, seperti tawuran, yang seringkali disebabkan oleh ego sektoral antar kelompok sekolah.
“Misalkan ada pertukaran pelajar dan besok kita belajar di sekolah ini yuk dan akhirnya muncul rasa self of belonging antara mereka jadinya timbul rasa memiliki,” tutupnya terkait kebijakan Dedi Mulyadi.
