Nasional – Pencopotan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjadi sorotan setelah desakan keras datang dari para guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).
Mereka menuntut evaluasi terhadap kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta menggalang petisi yang meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot menkes dari jabatannya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah membuka diri terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak, terutama komunitas medis.
“Para dokter adalah insan pilihan yang tentu menyampaikan pendapat dengan pertimbangan matang,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/5/2025).
Prasetyo, yang juga menjabat sebagai juru bicara presiden menegaskan, bahwa segala aspirasi yang masuk, baik dari jalur formal maupun pemberitaan media sedang dikaji secara mendalam. Pemerintah ingin memahami persoalan inti sebelum mengambil langkah kebijakan lanjutan.
Dalam konteks ini, pencopotan Menkes Budi disuarakan karena kebijakan Kemenkes dinilai tidak sejalan dengan Asta Cita, visi pembangunan nasional. Forum-forum asosiasi profesi medis merasa bahwa tata kelola sistem kesehatan terganggu, khususnya menyangkut peran kolegium kedokteran yang kini berada di bawah pengaruh Kemenkes.
Prasetyo menyebut, apabila memang ada kekeliruan dalam proses penyusunan kebijakan, tentu itu harus diperbaiki. “Namun pelayanan kesehatan masyarakat tidak boleh terganggu,” ujarnya.
Kritik tajam dari 121 guru besar FKUI dilayangkan melalui surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyoroti degradasi sistem pendidikan kedokteran, narasi yang dianggap melemahkan profesi dokter, dan pergeseran peran lembaga independen medis. Mereka menekankan pentingnya dialog terbuka dan kemitraan sejajar antara pemerintah dan lembaga profesi.
Tak hanya dari kampus, tekanan terhadap pencopotan Menkes Budi juga datang melalui petisi daring yang diluncurkan oleh Sekretariat Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa.
Petisi tersebut menilai kebijakan Menkes Budi tidak berpihak pada rakyat dan profesionalisme kesehatan. Beberapa kritik tertuju pada penghentian program pendidikan dokter spesialis (PPDS), pembukaan fakultas kedokteran tanpa perencanaan distribusi SDM, serta promosi asuransi swasta melalui influencer.
Menanggapi polemik ini, Budi Gunadi Sadikin mengakui bahwa transformasi kebijakan memang bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Namun ia menegaskan, semua langkah yang diambil Kemenkes berfokus pada kepentingan publik.
“Kami hanya membuat kebijakan yang mendahulukan rakyat,” tegas Menkes dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (17/52025).
Ia menekankan bahwa meskipun banyak kepentingan yang bersinggungan dalam sektor kesehatan, fokus utama Kemenkes tetap pada pelayanan terhadap 280 juta rakyat Indonesia.
Polemik seputar pencopotan Menkes Budi diprediksi masih akan berlanjut, seiring dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dan komunitas medis yang menginginkan sistem kesehatan nasional yang transparan, profesional, dan berpihak pada kepentingan publik.
