Nasional – Tim hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyerahkan satu boks kontainer yang berisi 41 bukti dalam sidang lanjutan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).
Kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy mengungkapkan, bukti tertulis yang dibawa pihaknya masih terkait dengan status Hasto yang merupakan sekjen parpol.
“Kami mengajukan 41 bukti yang menguatkan argumentasi kita dalam permohonan yang kemarin sudah dibacakan,” kata kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy kepada wartawan sebelum sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Ronny Talapessy mengatakan, sejumlah bukti ini dalam kotak besar itu untuk mendukung petitum tuntutan mereka dalam permohonan praperadilan.
Sebanyak 41 bukti tersebut antara lain hasil sidang eksaminasi para ahli hukum, para profesor dan doktor hukum.
Kemudian, ada juga hasil dari kelompok diskusi terarah (forum group discusion/FGD) yang membahas terkait dugaan pelanggaran-pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh penyidik KPK.
Di samping itu, dia juga menyoroti keterlibatan Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi pada saat penggeledahan.
“Pada 10 Juni 2024, saudara Kusnadi waktu itu digeledah, itu tidak sebagai saksi karena statusnya mendampingi Mas Hasto. Ini merupakan satu dugaan pelanggaran,” ujarnya.
Dalam akhir keterangannya, pihaknya menegaskan prosedur cacat hukum acara dapat menimpa kepada semua orang.
Pada sidang hari ini, termohon yakni KPK membacakan jawaban dan Hasto sebagai pemohon mengajukan bukti tertulis.
Selanjutnya pada Jumat (7/2/2025) akan kembali digelar sidang dengan agenda menghadirkan saksi ahli dari pihak Hasto.
Kemudian, Senin (10/2/2025) yakni giliran KPK menyampaikan bukti tertulis. Pada Selasa (11/2/2025), KPK menghadirkan saksi ahli dalam sidang. Lalu, Rabu (12/2/2025) Hasto dan KPK menyampaikan kesimpulan masing-masing.
Berikutnya, putusan gugatan praperadilan yang diajukan Hasto Kristiyanto melawan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (13/2/2025).
Sebelumya, penyidik KPK pada Selasa (24/12/2024), menetapkan dua tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).
