Nasional – Sebanyak 70 persen dari 120 Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengalami kesulitan mendapatkan murid baru dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026, terutama yang berada di wilayah pelosok.
Ketua Forum Sekolah Swasta Pangkal Perjuangan (FSSPP) Karawang, Habibullah, menyebut ada sejumlah penyebab utama persoalan ini. Mulai dari kuota besar untuk SMP negeri, minimnya pelibatan sekolah swasta dalam penyusunan kebijakan, hingga masih ada sekolah swasta yang tak tercantum dalam sistem SPMB, seperti SMPIT Batujaya.
“Seharusnya dalam perumusan kebijakan SPMB ini bukan hanya sekolah negeri saja yang dilibatkan, swasta juga perlu dilibatkan. Selama ini kami (sekolah swasta) tidak pernah dilibatkan,” kata Habibullah di Karawang, Rabu (2/7/2025).
Ia menilai kebebasan sekolah negeri dalam menentukan kuota penerimaan justru menimbulkan kesenjangan. Beberapa sekolah negeri, menurutnya, menetapkan kuota hingga 45 siswa per rombongan belajar dan disetujui pemerintah daerah tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap sekolah swasta.
“Sekarang sekolah negeri di Karawang itu banyak yang mengajukan 45 siswa untuk satu rombel dan itu sudah disetujui oleh pemerintah daerah. Swasta juga tidak dilibatkan. Kami cukup keberatan dengan hal tersebut, SPMB itu kan tujuannya pemerataan, harusnya disesuaikan dengan Dapodik,” ujarnya.
Habibullah menambahkan, sekolah swasta telah mengikuti prosedur dengan mendaftarkan keikutsertaannya dalam SPMB ke Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Karawang. Namun masih ada yang belum masuk dalam sistem karena alasan teknis yang belum jelas.
“Saya tidak mengerti ada alasan teknis atau bagaimana, intinya sih mereka sudah mengikuti prosedur,” ucapnya.
Meski demikian, ia menegaskan SMP swasta tetap mampu bersaing dengan sekolah negeri. Banyak peserta didik berprestasi yang lahir dari sekolah swasta.
Habibullah berharap pemerintah melibatkan sekolah swasta dalam perumusan kebijakan pendidikan, agar tidak ada kesenjangan dan tidak sampai ada sekolah swasta yang harus tutup.
“Jangan sampai ada sekolah swasta yang tutup, jangan ada kesenjangan antara negeri dan swasta. Soalnya di Karawang masih banyak sekolah yang hanya menerima puluhan siswa dalam SPMB tiap tahunnya,” kata dia.
Menanggapi hal itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdikpora Karawang sekaligus Ketua Tim Teknis SPMB Karawang, Mulyana Surya Atmaja, menyatakan pihaknya telah menerima aspirasi dari sekolah swasta dan sudah menemukan solusi.
“Kita sudah rundingkan bersama Dewan Pendidikan Karawang juga, dengan demikian solusinya sudah disepakati, bila SPMB sudah ditutup maka sekolah negeri tidak bisa menerima murid lagi,” ujar Mulyana.
Ia menambahkan, Disdikpora Karawang selalu menampung aspirasi dari semua pihak demi kemajuan pendidikan di daerah tersebut.
“Aspirasi pasti selalu kami terima. Kita coba hasil SPMB tahun ini juga. Intinya agar pendidikan itu merata untuk semua,” katanya.
