Nasional – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan organisasi kemasyarakatan (Ormas) GRIB Jaya ke Polda Metro Jaya. Laporan terkait dugaan pendudukan ilegal aset negara atau tanah BMKG di Kelurahan Pondok Betung, Tangerang Selatan (Tangsel).
Dalam laporan resmi, BMKG menyebut ormas tersebut bahkan meminta kompensasi Rp 5 miliar untuk menarik massa. Sekaligus, menghentikan pendudukan di lahan seluas 127.780 meter persegi atau sekitar 12 hektare.
Tanah yang disengketakan merupakan aset negara dengan sertifikat hak pakai Nomor 1/2003 atas nama BMKG. Kepemilikan lahan juga telah diperkuat sejumlah putusan hukum tetap, termasuk putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 396 PK/PDT/2000.
Namun, sejak pembangunan Gedung Arsip BMKG dimulai pada November 2023, kegiatan konstruksi terganggu sekelompok orang yang mengaku ahli waris dengan dukungan massa dari ormas.
Mereka memaksa penghentian proyek, menarik alat berat, menutup papan proyek, bahkan mendirikan pos jaga permanen di lokasi. “Ormas meminta uang Rp 5 miliar sebagai syarat untuk menarik massa dan menghentikan pendudukan,” tulis Biro Hukum BMKG dalam keterangannya.
BMKG mengungkap sebagian lahan kini telah disewakan ke pihak ketiga. Bangunan semi permanen juga berdiri di atasnya, tanpa izin resmi.
Koordinasi secara persuasif telah dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk RT/RW, kepolisian, hingga tokoh ormas. Namun, semua upaya tersebut tak membuahkan hasil.
Sejumlah warga sekitar mengaku dahulunya lahan tersebut kosong. Salah satu warga, Imran, menyatakan sejak dua tahun lalu, ormas mulai menempati lahan dan membangun posko. “Selama ini enggak ada masalah. Namun, siapa yang beri izin, kami enggak tahu,” ujar Imran.
Gedung Arsip BMKG sendiri merupakan proyek multiyears dengan masa kerja 150 hari sejak November 2023. Fasilitas ini krusial untuk menyimpan dokumen penting negara dan menunjang akuntabilitas serta transparansi kelembagaan.
BMKG mendesak aparat untuk segera melakukan penertiban Langkah tersebut penting dilakukan demi melindungi aset negara dan memastikan proyek strategis dapat kembali berjalan tanpa gangguan.
